, PALEMBANG – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyatakan bahwa terdapat tujuh proyek utama yang bakal mereka jalankan berkolaborasi dengan Wakil Gubernur H Cik Ujang untuk mendorong peningkatan kemakmuran penduduk serta pengembangan di wilayah Sumsel.
Hal itu diungkapkan
Herman Deru
Pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 yang bertujuan untuk menyusunRKPD Provinsi Sumsel tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Palembang, pada hari Senin tanggal 28 April.
Herman Deru menyebut bahwa program utamanya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif melalui pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), keahlian kerja, serta memperkuat peranan wanita, pemuda, keluarga, dan difabel.
Kedua, terdapat ketahanan ekonomi yang didasarkan pada sumber daya setempat dengan kompetitifitas dan keberlanjutan di bawah struktur perekonomian rakyat yang adil, beserta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi guna menambah penghasilan warga masyarakat.
Tiga, memperkuat wilayah melalui peningkatan ketahanan pangan, sumber daya energi, pasokan air, serta mendukung ekonomi berkelanjutan.
ekonomi
biru,” ungkap dia.
Herman Deru melanjutkan empat hal berikutnya adalah pemerataan dan pengembangan infrastuktur yang saling terintegrasi di antara kabupaten dan kota beserta dengan penyediaan layanan dasar yang bermutu dan ramah lingkungan.
Selanjutnya, poin kelima mencakup peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia bersama dengan jaminan perlindungan sosial guna mengurangi tingkat kemiskinan.
Enam, pelaksanaan good governance dalam administrasi pemerintahan dengan meningkatkan kompetensi pegawai, kemampuan keuangan negara, keterbukaan dan pertanggungjawaban bersama penggunaan teknologi informasi untuk mencapai layanan masyarakat yang bermutu.
“Ketujuh, kehidupan beragama, seni, dan budaya di tengah masyarakat yang mengutamakan toleransi serta memiliki orientasi terhadap kearifan lokal,” jelas Herman Deru.
Menurut dia, Musrenbang tahun 2025 yang bertujuan menyusun RKPD merupakan titik awal untuk memulai pembangunan daerah. DenganRKPD ini, diinginkan adanya keterpaduan visi, sinkronisasi langkah serta serentaknya tindakan antara Bupati dan Walikota.
Karena itu, Bupati/Walikota di
Sumsel
Harus disadari bahwa lingkup kerja mereka mencakup Sumsel, serta Sumsel sendiri berada dalam konteks yang lebih luas yaitu skala nasional. Dia menyebut ini sebagai hierarki dalam proses pengembangan.
Herman Deru menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD perlu diadakan tiap tahun guna menyiapkan Rencana PembangunanProvinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun mendatang. Ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Setiap pekerjaan yang sukses selalu diawali rencana yang baik. Makanya kita harus melakukan rencana dan penyusunan ini dengan berbasis data. Rencana tanpa ada data hasilnya juga akan sporadis,” ujar HD.
Pada saat bersamaan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mewakilinya melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE menyampaikan apresiasinya serta ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan RKPd untuk tahun 2026.
Dimana Pemerintah Daerah sudah mengatur tema tersebut?
pembangunan
yang disebut “Penguatan Kesetaraan Kemakmuran dan Pembangunan Jangka Panjang”, mereka pun mempelajari hal ini serta turut mensupport temanya di dalamrencana awal RKP untuk tahun 2026.
Mereka juga mengamati bahwa beragam indikator makro yang dipersembahkan oleh Kepala Bappeda sudah dirancang guna meraih atau mendukung pencapaian tujuan agregat nasional, sambil mempertimbangkan Sumber Daya Alam (SDA) serta kapabilitas dan potensi yang tersedia di Provinsi Sumsel.
“Ini konsisten, kami serahkan ke tim Pemprov Sumsel yang bertindak sebagai perwakilan pusat di wilayah tersebut guna membantu secara bersama-sama dalam proses pengawasan umum dan administrasi pemerintah bagi 17 kabupaten/kota. Tujuannya adalah supayarencana pembangunan kabupaten/kota bisa dibuat sejalan dengan tema nasional serta tema provinsi tahun 2026,” terangnya.
Pada Musrenbang tahun 2025 untuk penyusunanRKPD Provinsi Sumsel pada tahun 2026, hadir Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, perwakilan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS yaitu Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan Bappenmas, Dr. Raden Siliwanti, MPIA, Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatra Selatan, H.Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, SE., MM serta anggota DPDRI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Dr.Ratu Tenny Leriva dan juga StafAhliTPPKKProvinsiSumsel,LidyawatiCikUjang.
(mrk/jpnn)
